Terancamnya Ruang Kelola Masyarakat Kel.Bereng Bengkel

Tiga orang masyarakat Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya mendatangi Kantor Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, Kamis Sore (1/9/2014). Maksud dari kedatangan ketiga masyarakat ini yang langsung di temui oleh Direktur Walhi Kalteng yaitu Rio Rompas adalah menyampaikan penolakan pertemuan warga yang ada di Keluruhan tersebut dimana hasil pertemuan itu mensetujui akan masuknya ivenstasi perkebunan skla besar dibidang perkebunan sawit.

Masyarakat membawa serta fotocopyan notulen rapat pertemuan  dimana judul dari pertemuan ini ialah tentang sosialisasi keangotaan menindak lanjut rencana perkebunan sawit Kelurahan Bereng Bengkel /Kec.Sebangau tertantangal 24 Desember 2013. Pertemuan yang dihadiri oleh 196 warga  dan pemerintahan Desa ini menghasilkan beberapa poin kesepakan yang menjadi lampiran diantaranya ada tiga poin penting.

Pertama, menyatakan bahwa warga Kelurahan Bereng Bengkel mensetujui dengan adanya kehadiran perusahaan PT.Agro Sawit Langkat Jaya. Kedua, masyarakat telah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mediator/pihak pengurus. Ketiga, dan Apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka kami selaku warga masyarakat Kel.Bereng Bengkel siap dituntut sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Alpian dari ketiga masyarakat yang mendatangi kantor WALHI menyatakan bahwa kesepakatan itu dibuat karena ketidaktahuan masyarakat akan dampak yang akan ditimbulkan jika perusahaan sawit tersebut telah berjalan dan berhasil masuk diarea Kel.Bereng Bengkel. Masyarakat akan kehilangan mata pencahrian mereka (inisiatif local) yang sudah ada sejak turun temurun. Salah satu contoh hilangnya mata pencahrian masyarakat adalah terkait hilangnya area untuk mencari gemur yang ada dilokasi Kel.Bereng Bengkel jika lokasi itu berganti dengan perkebunan sawit.

Dampak yang lain adalah tidak ada yang menjamin bahwa aliran sungai yang ada di Kelurahan Bereng Bengkel tidak tercemar akibat adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit dimana aliran sungai ini merupakan mata pencahrian terbesar masyarakat. Hampir 30% pasokan ikan Kota Palangka Raya berasal dari Kel.Bereng Bengkel.

Bapak Alpian juga menambahkan warga yang hadir dalam pertemuan tersebut belum mewakili suara masyarakat Kel. Bereng Bengkel secara keseluruhan, dimana jika dilihat dari pelaksanaan pemilhan Walikota Palangka Raya pada tahun 2013 warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap adalah berjumlah 637 orang, sehingga 196 orang tersebut tidak bisa mengklaim bahwa hasil keputusan mereka merupakan keputusan warga Kel.Bereng Bengkel.

Dari pihak Walhi sendiri dalam hal ini disampaikan oleh Rio Rompas, menyatakan dan meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencabut izin perusahaan tersebut karena berada diwilayah moratorium lahan gambut dan berada di wilayah kelola masyarakat. Rio Rompas menambahkan, demi keberlansungan hidup masyarakat Kel.Bereng Bengkel dan untuk menghindari konflik antar sesama masyarakat di kemudian hari terkait adanya yang pro dan kontra dalam hal ini.

Kontributor : Nugroho

Read More

Pelatihan Pemetaan Partisipatif Dikomunitas Adat Delang

Bertempat dirumah mantan Kepala Desa Lopus, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, pelatihan pemetaan partisipatif  dilaksanakan selama tiga hari dimulai pada tanggal 29-31 Juli 2013 yang diselengarakan oleh Walhi Kalimantan Tengah, JPIC Kalimantan Tengah dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Kalteng berkerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Delang (AMAD).

Pelatihan yang difasilitatori oleh May Raji selaku koordinator SLLP Kalteng, pada hari pertama menjelaskan tentang pengertian apa itu pemetaan partisipatif. Dalam tayangan slide materi beliau menyampaikan bahwa “Pemetaan partisipatif adalah proses membuat peta yang memuat satu atau beberapa informasi tentang lahan, dimana dalam proses tersebut melibatkan masyarakat dalam seluruh rangkaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggambaran, evaluasi, dan sosialisasi peta”. Sedangkan ciri-ciri dari pemetaan partisipatif meliputi : (1) Melibatkan seluruh anggota masyarakat. (2) Masyarakat menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya. (3) Masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung. (4) Proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. (5) Sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat. (6) Masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan.

Sedangkan penjelasan berikutnya May Raji menjelaskan tentang dasar hukum pembuatan peta yaitu :

1. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 65  ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.  Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
2. PP 15 Tahun 2010, Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.
3. Perda Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 ttg Kelembagaan Adat dan Pergub No. 13 tahun 2009 ttg Tanah Adat Jo Pergub No. 14 Tahun 2012
4. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.

Untuk tahapan pemetaan partisipatif meliputi :

Selanjutnya fasilitator menjelaskan tentang pengunaan alat untuk membuat peta yaitu kompas dan GPS. Setelah penjelasan selesai, sore harinya para peserta yang telah tidak sabar untuk mengunakan GPS akhirnya melakukan pelatihan memilih keluar dari luar ruangan sampai batas waktu pelatihan selesai yaitu pada pukul 17.00 Wib.

Pada hari kedua peserta diajak fasiltator yang dibantu oleh co fasilitator yaitu Bayu staf Walhi Kalimantan Tengah mengambil titik koordinat disekitaran wilayah Desa Lopus. Sampai sekitaran setengah hari mengambil titik koordinat dimana peserta terbagi menjadi beberapa team ini akhirnya kembali keruangan.

Setelah selesai istirahat siang para peserta dipandu oleh fasilitator untuk menentukan skala peta dari hasil pengambilan titik koordinat tersebut. Setelah menemukan skala akhirnya pesertapun diajak untuk menghitung GRID dan mengambar peta sampai waktu menjelang sore.

Keesokan harinya pada hari ketiga pesertapun melanjutkan mengambar peta, namun ada satu kelompok yang tidak mulus untuk mengambar peta dikarenakan titik koordinat yang diambil rancu dan tidak bisa digunakan kemungkinan besar ada kendala di GPS yang digunakan.

Dipenghujung kegiatan para pesertapun bersama fasilitator membuat rencana tindak lanjut (RTL), adapun RTL tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing peserta latihan pemetaan partisipatif yang sebagian besar merupakan pengawai pemerintahan Desa akan menindaklanjuti ini dengan adanya rapat dulu di Desa masing-masing. Membahas tentang tindak lanjut, pembuatan team, membahas megenai anggaran pemetaan dsb. Setelah adanya keputusan melalui musyarawah Desa maka akan disampaikan kepihak SLLP.
2. Rekomendasi Desa yang paling pertama untuk dilakukan pemetaan adalah Desa Sekombulan dan Desa Kubung dimana wilayah ini sudah terdapat perusahaan tanaman industri (HTI).
3. Perkiraan waktu untuk melakukan pemetaan adalah minggu ke-IV bulan Agustus 2013 atau awal bulan September 2013.
4. Saat dimulainya pemetaan nanti akan didampingi oleh kawan-kawan dari Palangka Raya dalam hal ini yang tergabung dalam SLLP yaitu Walhi Kalteng dll dan bersama JPIC Kalteng.

Nama-nama peserta pelatihan dan asal Desa :

1. Gideon Ringin Desa Lopus
2. Meshin Desa Lopus
3. Rankap BK Desa Lopus
4. Laila Desa Lopus
5. Rudianto Desa Nyalang
6. Jho Desa Nyalang
7. Suliono Desa Nyalang
8. Utama Desa Penyombaan
9. Segio Desa Penyombaan
10. Panca Desa Penyombaan
11. Repudi. S. Kel.Kudangan
12. Sardi Siswandi Kel.Kudangan
13. Malano Kel.Kudangan
14. Maryoto Kel.Kudangan
15. M.Syarif Saputra Kel.Kudangan
16. Eka Sumanto Kel.Kudangan
17. Tamel Desa Kubung
18. Peri Irawan Desa Kubung
19. Ariyen Desa Sekombulan
20. Kusma Desa Sekombulan
21. Kati Desa Sekombulan
22. Jelayan Desa Sepoyu

Total  : Enam Desa dan Satu Kelurahan.

Read More

Kronologis dan informasi bentrok antar masyrakat Desa Pantap Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pamswakarsa PT. Bumi sawit Kencana ( Wilmar Grup )

Bentrok yang terjadi  antara masyarakat dengan Pamswakarsa perusahaan PT. Bumi Sawait Kencana  di Kalimantan Tengah terjadi akibat konflik yang sudah lama berkepanjangan  dimana  perampasan tanah masyarakat desa di sekitar perusahaan yang sudah lama yang dilakukan oleh perusahaan BSK yang merupakan anak perusahaan Wilmar Grup .

Konflik yang sudah di mulai sejak tahun 2006 yang mencakup lahan  milik masyarakat seluas  kurang lebih 2000 Ha yang di klaim oleh perusahaan masuk dalam perijinan mereka yang di garap dan tidak pernah di selesaikan oleh perusahaan dan gagalnya pemerintah dalam memfasilitasi konflik perkebunan sawit yang kemudian menjadi konflik yang lebih luas.

Pada puncaknya dimana  pada hari selasa tanggal 27 Juli 2013,  sekelompok warga masyarakat Desa Pantap melakukan protes terhadap pengalian parit batas di tanah yang masih diangap berkonflik, namun satpam perusahaan kemudian memukul dan sempat merusak kendaraan masyarakat, merasa terdesak dan tidak berimbang kemudian masyarakat kembali kedesa dan  memberitahukan masyarakat lainnya.  Ketika kembalinya masyarakat di lokasi tersebut pihak Pamsawakarsa ternyata sudah  mempersiapkan diri dengan  senjata rakitan dan pistol membuat kemarahan masyarakat memuncak dan mengakibatkan bentrok  dengan pihak PAMSWAKRASA perusahaan Bumi Sawit Kencana.

Akibatnnya terjadi pembakaran terhadap 2 pos penjagaan  milik perusahaan dan masyarakat melakukan sweping terhadap truk perusahaan yang melintas di jalan di desa Pantap dan  merusak 2 buah truk dan 1 buah mobil strada milik perusahaan, sementara di pihak masyarakat 1 buah motor rusak dan 4 orang warga  mengalami luka-luka akibat bentrok yang terjadi. 

Pada saat kejadian, hanya beberapa polisi yang melakukan penjagaan sementara masyarakat   dari desa seakitar  yang sudah lama berkonflik juga berdatangan dan berkumpul di desa Pantap. Hingga saat ini , pihak kepolisan dari Polres Kotawaringin Timur telah berjaga-jaga di lokasi bentrok.

Sudah terjadi kesepakatan dan pertemuan warga dengan  perusahaan namun, menurut kepala desa Pantap, Basrun merasa kecewa karena banyak kespakatan yang di buta namun tidak di di jalankan, salah satunay masayrakat menolak mobil ambulans untuk mengangkut warga yang luka akibat bentrok dimana masyarakat merasa  bahwa perusahaan mengirimkan ambulans yang tidak layak.

Dia meminta untuk mengusut secara hukum satpam yang melakukan pemukulan kepada masyarakat dan segera menyelesaikan konflik tanah yang selama ini terbaikan dan tidak pernah di selesaikan untuk menghindari konflik yang lebih parah.

Tentang Wilmar dan Perusahaan PT. Bumi Sawit Kencana

Wilmar grup merupakan salah satu perusahaan multi nasional milik martua siturus dan Wiliam Kwok yang bergerak dalam industri kelapa sawit paling besar dan mengusai lahan seluas 276,920 ha  dari 18  ijin perusahaan dimana 8 buah perusahaan yang sudah beroperasi di Kalimantan tengah, khususnya di Kabupaten kotawaringin timur dan seruyan termasuk perusahaan PT. Bumi Sawit Kencana yang sudah berkonflik dengan masyarakat desa Pantap, Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin timur. 

Berikut adalah tabel nama –nama perusahaan Wilmar Di Kalimantan tengah.

Nama Perusahaan	District – Province	Status	Land bank (ha)
PT Alam Sawit Permai	Seruyan – Kalimantan Tengah		16,160
PT Bawak Sawit Tunas Belum	Seruyan – Kalimantan Tengah		15,000
PT Benua Alam Subur	Seruyan -  Kalimantan Tengah		16,160
PT Bulau Sawit Bajenta	Seruyan -  Kalimantan Tengah		15,000
PT Eka Kaharap Itah	Seruyan -  Kalimantan Tengah		20,000
PT Hamparan Sawit Eka Malam 1	Seruyan – Kalimantan Tengah	Operasional	20,000
PT Petak Malai Sawit Makmur	Seruyan – Kalimantan Tengah		19,860
PT Sarana Titian Permata (ex PT Rungau Alam Subur)	Seruyan -  Kalimantan Tengah	Operasional	n.a.
PT Pukun Mandiri Lestari	Seruyan -  Kalimantan Tengah	Oprasional	19,000
PT Bumi Sawit Kencana	Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah	Operasional	11,050
PT Hamparan Sawit Kalteng	Kotawaringan Timur – Kalimantan Tengah		19,680
PT Karunia Kencana Permai Sejati	Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah	Operasional	19,400
PT Malindo Lestari Plantations	Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah	Oprasional	10,400
PT Mentaya Sawit Mas	Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah	Oparsional	15,500
PT Mustika Sembuluh	Kotawaringin Timur & Seruyan – Kalimantan Tengah	Operasional	17,500
PT Rimba Harapan Sakti (ex PT Rimba Hamparan Kalteng Sakti and PT Salawati Makmur)*	Kalimantan Tengah	Operasional	32,000
PT Dermaga Sungai Mentaya	Kalimantan Tengah	Land Bank	n.a.
PT Kencana Sawit Indonesia - formerly: PT Tidar Sungkai Sawit)	Taloto and Sungai Sungkai, Solok – Sumatera Barat	Land Ban	10,210
Total		276,920

PT. Bumi Sawit Kencana yang merupkana anak Perusahaan Wilmar ini merupakan perusahan yang di berikan ijin oleh Bupati Kotawaringin Timur sejak tahun 2004 dan sudah  memiliki HGU dan sebagian wilayahnya masuk dalam Hutan Produksi Konversi namun belum memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan sesuai yang diatur dalam UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999.

Berikut adalah profile perushaan PT. Bumi sawit Kencana berdasarkan laporan Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tahun 2011.

Nama Perusahaan	Pola/	Arahan Lokasi		Izin Lokasi		Izin Usaha Perkebunan		Pelepasan Kawasan Hutan		Hak Guna Usaha
Lokasi Kecamatan	Status/	No. & Tgl	Luas (Ha)	No. & Tgl	Luas (Ha)	No. & Tgl	Luas (Ha)	No. & Tgl	Luas (Ha)	No. & Tgl	Luas (Ha)
	Tanaman	Jlh Inves (x1000)	Pjbt pemberi	Jumlah	Pjbt pemberi	Jumlah	Pjbt pemberi	Jumlah	Pjbt pemberi	Jumlah	Pjbt pemberi
PT. Bumi Sawit Kencana	Non PIR	525.26/09/I/	9,000	179.460.42	8,550	525.26/206/V/	11,050			64/HGU/BPN/2005	6,721.120
- Kota Besi	PMA	Ekbang/ 2004	Bupati	8-3-2004	Bupati	EKBANG/2004	Bupati			2-6-2005
	Kelapa	12-1-2004	Kotim		Kotim	18-5-2004	Kotim			64/HGU/BPN/2005	4,750.590
	Sawit	525.26/134/III/	2,700	353.460.42	2,500	1				2-6-2005
		Ekbang/2004	Bupati	25-5-2004	Bupati					1
		3-4-2004	Kotim	1	Kotim
		84,359,250

###

Disusun oleh Walhi Kalteng 2013

Read More