Tonggak gerakan lingkungan hidup telah ditancapkan dua dekade lalu. Melalui, aksi-aksi penyadaran publik dan advokasi kebijakan atas pentingnya lingkungan hidup dalam seluruh nafas pembangunan. 
  Pada perkembangan selanjutnya, gerakan lingkungan hidup kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan kegiatan kampanye dan advokasi kebijakan, melainkan perlu mencari ranah-ranah perjuangan baru untuk memperoleh dukungan publik yang semakin meluas.

Sepak terjang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) selama ini adalah naluri perlawanan mengamati serta menyimak amanat penderitaan rakyat dan hancurnya pilar-pilar penyangga keberlanjutan kehidupan rakyat di seluruh pelosok Nusantara.  Sementara itu, diakui, isu-isu lingkungan belum berhasil menjadi isu utama masyarakat.

WALHI sendiri dibatasi oleh struktur organisasi jaringan yang memilliki ikatan-ikatan ideologis yang longgar dan amat lamban dalam mengambil keputusan.   Fenomena ini menciptakan tafsir-tafsir beragam atas kiprah WALHI dalam memperjuangkan keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.   Kelonggaran ideologis ini menjadikan WALHI selalu tak mampu melangkah jauh dan berkutat pada kubangan sendiri.

Pembaruan format gerakan lingkungan hidup penting dan mendesak  untuk merespon agenda kapitalisme global yang semakin ganas  menghisap tenaga-tenaga dan kekayaan alam Nusantara.  Penghisapan tenaga-tenaga rakyat dan sumber-sumber kehidupan rakyat telah merontokkan sendi-sendi perikehidupan rakyat pada titik yang tak terpulihkan kembali.
Gerakan lingkungan hidup baru harus mampu meretas keterbatasan-keterbatasan WALHI sebagai organisasi jaringan.  Pada sisi lain, perubahan ini  harus tetap menjamin WALHI sebagai  wahana yang nyaman bagi semua komponen gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial lainnya.
Tugas pejuang lingkungan hidup mendatang adalah membangun kekuatan gerakan sosial yang kuat, besar, dan meluas melalui cara membangkitkan kembali kebudayaan gerakan, mengembangkan kesadaran kelas, membuka akses informasi, membangun keseimbangan kekuatan politik, serta memperkuat organisasi rakyat agar mandiri dan mampu menentukan agendanya sendiri.

Neo-liberal Akar Persoalan Lingkungan Hidup
Ide dasar paham neoliberal adalah sistem pasar seharusnya terlibat penuh dalam  menentukan keputusan-keputusan penting di bidang politik dan sosial. Gagasannya, mendesak kepada negara secara sukarela melepaskan peran-perannya di bidang ekonomi. Dengan kata lain, memberikan keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan privat  sebebas-bebasnya mengembangkan diri,  membatasi gerakan serikat buruh, dan melupakan rakyat jelata (tak ada lagi perlindungan khusus bagi rakyat kebanyakan).

Paham neoliberal adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang membuat si kaya semakin berkuasa dan si miskin kian melarat.  Intisari gagasan ini adalah memperkuat peran pasar dengan cara membebaskan perusahaan-perusahaan privat dari tekanan negara tanpa peduli berapa besar kerugian sosial yang diakibatkan kebijakan ini; pangkas dana-dana pelayanan dan kesejahteraan seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan air bersih—semua ini dengan mengatasnamakan pengebirian peran negara; rombak semua hukum dan peraturan negara yang menghambat keuntungan sektor privat  termasuk peraturan perburuhan dan lingkungan hidup; privatisasi badan-badan usaha milik negara, barang dan jasa kepada para pengusaha swasta—walaupun kerap kali mengatasnamakan efesiensi tetapi pada galibnya privatisasi adalah penyerahan kekayaan negara kepada segelintir orang dan akhirnya rakyat kebanyakan harus membayar lebih mahal; mengikis habis konsep kekayaan publik dan menggantikannya menjadi barang-barang privat; memaksa rakyat jelata mencari solusi sendiri atas masalah pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial serta memberikan label kepada mereka—bila mereka gagal—akan dituduh sebagai kaum pemalas.

Privatisasi sumber-sumber kehidupan rakyat telah menghilangkan peran dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak dan keselamatan rakyat. Negara telah disandera oleh agenda kapitalisme global dan perdagangan bebas serta agenda militerisme sehingga pada gilirannya bencana menimpa masyarakat adat, kaum tani miskin, kaum miskin di perkotaan, kaum perempuan dan anak-anak, serta golongan terpinggirkan lainya.

Paham neoliberal mendudukan mekanisme pasar dan kompetisi untuk menentukan masa depan nasib manusia. Paham ini telah menjelma menjadi satu-satunya sistem yang dipercaya layak hidup di muka bumi, mirip dengan firman Tuhan, tanpa mengindahkan berapa banyak kerusakan sistem politik, ekonomi, sosial dan ekologi yang disebabkan oleh pemaksaan kebijakan neoliberal.

Paham neoliberal bertumpu pada tiga hal fundamental, yakni perdagangan bebas barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan berinvestasi.  Pada galibnya paham neoliberal dirancang bagi kaum pemenang bukan bagi kaum pemilih.  Jika demikian, paham neoliberal telah mengubah peta politik secara fundamental siapa menguasai siapa dan siapa saja yang memperoleh keuntungan dari situasi tersebut.

Paham neoliberal telah menjadi pilar globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi terbukti tidak  memberikan kemakmuran bagi rakyat banyak tetapi hanya melindungi kemakmuran segelintir orang. Semisal, kekayaan 200 orang terkaya di dunia senilai USD 1000 milyar, atau masing-masing memiliki kekayaan USD 5 milyar.  Kekayaan mereka setara dengan pendapatan per tahun 2,5 milyar orang di negara-negara dunia ketiga.  Kekayaan orang-orang kaya itu ternyata tidak dipergunakan untuk mengembangkan program-program penyelamatan lingkungan, bahkan Bank Dunia dan International Monetery Fund (IMF) justru memperluas kerusakan lingkungan hidup.

Globalisasi adalah biang  kerusakan sumber-sumber kehidupan.  Karena, suatu produk industri mau tidak mau pasti diproduksi dengan cara-cara mengeksploitasi lingkungan hidup, mencemari air dan udara, berkontribusi pada pemanasan global, meningkatkan penggunaan energi, dan untuk distribusinya membutuhkan infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan banyak lagi.

Guna kepentingan meningkatkan perdagangan bebas, kaum industrialis memaksa adanya  standar lingkungan  konsisten.  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO: World Trade Organization)  merespon usulan  ini dengan mengeluarkan kesepakatan standar minimum perlindungan lingkungan hidup bagi para pemodal.  Kesepakatan itu menyebutkan standar yang dipakai adalah standar lingkungan hidup paling minimal.  Artinya, setiap pengusaha asing yang bekerja pada sebuah negara lain, akan menggunakan peraturan pengendalian lingkungan hidup yang paling rendah standarnya.

Paparan di muka memberikan gambaran begitu serius dan luasnya persoalan lingkungan hidup saat ini.   Persoalan lingkungan bukan lagi persoalan rendahnya kesadaran publik dan kelemahan kebijakan negara melainkan perusahaan-perusahaan transnasional dengan memanfaatkan tangan pemerintah sengaja menciptakan persoalan lingkungan hidup dan gagal mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup yang diakibatkannya, seperti masalah pemanasan global dan modifikasi sumber-sumber genetik alami.

Biang persoalan lingkungan hidup, masa depan Planet Bumi dan keselamatan rakyat yang hidup di dalamnya adalah sistem politik dan ekonomi kapitalis. Sistem ini hanya mencari keuntungan sebanyak-banyak dengan cara bersaing dan mengabaikan urusan lingkungan hidup. Untuk melawan sistem ini, slogan “Bumi bukan Komoditi” telah dipopulerkan  oleh gerakan anti-kapitalisme di dunia.  Gerakan anti-kapitalisme terang-terang menolak gagasan kapitalisme yang mendudukan rakyat dan sumber-sumber kehidupan alami sebagai barang dagangan.

Seluruh paparan di muka telah mengantarkan pada gerbang gerakan baru lingkungan hidup.  Gerakan ini  tidak lagi menonjolkan pada penyelamatan alam semata melainkan bagaimana meluluh-lantakkan sistem-sistem dunia yang menindas dan tidak adil.  Gerakan lingkungan hidup baru melesak ke tengah-tengah persoalan dunia yang semakin rumit dan kompleks. Persoalan lingkungan hidup bukan persoalan pinggiran lagi, melainkan menjadi persoalan inti bagi keberlanjutan kehidupan bangsa yang menghuni di sepanjang kepulauan Nusantara.  Oposisi pada kapitalisme menjadi nafas baru gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial lainnya karena kerusakan lingkungan hidup makin dipahami sebagai akibat krisis-krisis sosial yang diproduksi oleh sistem kapitalisme.

Krisis-Krisis yang tak terpulihkan

Akumulasi pengerukan kekayaan alam dan penghisapan tenaga-tenaga rakyat telah menyebabkan terjadinya krisis yang tidak terpulihkan. Krisis-krisis ini pada gilirannya telah mengancam kelangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat. Krisis-krisis tersebut meliputi krisis politik, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Krisis politik terjadi karena parlemen atau wakil-wakil rakyat tak lagi memegang kekuasaan nyata pada masyarakat kapitalis saat ini.  Banyak keputusan politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kehidupan rakyat banyak  ditentukan di ruang-ruang petinggi perusahaan-perusahaan raksasa. Perubahan nyata tidak cukup hanya memilih wakil-wakil rakyat pada saat Pemilu.  Kekuatan politik uang telah membunuh perkembangan demokrasi.

Krisis ekonomi semakin tak bisa dipulihkan karena semua kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir orang dan perusahaan.  Para pengusaha raksasa telah menekan elite pemerintah supaya memperoleh kemudahan-kemudahan akses dan keringanan pajak.  Bila elite pemerintah yang tidak memberikan tuntutan,  para pengusaha  mengancam akan memindahkan modal ke tempat atau negara lain.  Penjualan perusahaan-perusahaan milik negara tidak lain memperkaya segelintir pemodal. Di sisi lain, pemerintah dengan dukungan para pengusaha raksasa menghancur-leburkan sistem-sistem ekonomi komunitas yang mandiri dan tumbuh di pelosok-pelosok Nusantara dengan memperkenalkan sistem perbankan dan sistem moneter.  Pada intinya, perekonomian nasional telah tunduk dan takluk pada sistem kapitalisme global.

Krisis sosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan modal telah meluluhlantakan basis sosial dan kebudayaan rakyat di seluruh penjuru Nusantara.  Konflik sosial antara rakyat dan negara, antara rakyat dan pemodal, juga antara rakyat dan rakyat semakin marak dan kompleks serta tak terselesaikan.  Ambruknya sistem kebudayaan rakyat menjadikan rakyat tak mampu melakukan reproduksi sosial bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal dan ilmu pengetahuan telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditi yang bisa direkayasa untuk memperoleh keuntungan ekonomi.  Monokulturisasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan telah membuat pupus fungsi-fungsi ekologi habitat alami. Teknologi hibrida dan modifikasi sumber-sumber hayati telah mengganggu sistem keseimbangan alam seperti terjadi pada Revolusi Hijau. Privatisasi kekayaan alam baik untuk tujuan komersial dan konservasi telah menjauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumber kehidupan.  Pada gilirannya,  kebakaran hutan dan lahan, banjir, pencemaran air dan udara serta krisis air telah menjadi bencana yang diciptakan.

WALHI dan Perjuangannya

Mencermati ketidakadilan negara dan modal pada perikehidupan rakyat di seluruh pelosok Nusantara, WALHI meneguhkan diri untuk memperluas gerakan lingkungan hidup menjadi gerakan perubahan sosial seluas-luasnya untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru yang demokratik dan berkeadilan serta menjamin hak-hak rakyat dalam mengelola sumber-sumber kehidupannya.
WALHI akan berperan sebagai penggerak utama dalam upaya membangkitkan gerakan sosial untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan menolak segala bentuk ketidakadilan lingkungan hidup yang dipromosikan oleh lembaga keuangan internasional, lembaga pembangunan internasional dan perusahaan-perusahaan transnasional.

Nilai-Nilai Perjuangan WALHI
Untuk melawan segala bentuk penindasan atas rakyat jelata dan sumber-sumber kehidupannya tersebut, WALHI setia pada nilai-nilai perjuangan WALHI yang disenaraikan sebagai berikut:
  1. Demokrasi : Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat.
  2. Keadilan antar Generasi : Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
  3. Keadilan gender : Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial.
  4. Penghormatan Terhadap Mahluk Hidup: Semua mahluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak dihormati dan dihargai.
  5. Persamaan Hak Masyarakat Adat : Masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya.
  6. Solidaritas sosial :Semua orang memilik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama
  7. Anti Kekerasan : Negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada seluruh rakyat.
  8. Keterbukaan : Seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya.
  9. Keswadayaan :Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaaan politik dan ekonomi masyarakat.
  10. Profesionalisme : Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
Dalam mengejawantahkan nilai-nilai di muka, WALHI menegaskan posisinya untuk mewujudkan hal-hal berikut:

Pemerintahan Rakyat Demokratik
Sistem parlemen dan sistem pemilu saat ini ternyata gagal mendudukkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat jelata. Parlemen tak lagi punya kuasa dan telah ditelikung agendanya oleh kelompok pemodal. Sistem demokrasi kerakyatan menolak segala demokrasi dengan sistem perwakilan tetapi mendorong semua rakyat aktif terlibat dalam proses politik. Upaya menuju pemerintah rakyat demokratik dilakukan dengan menggunakan kekuatan rakyat dari arus paling bawah.

Masyarakat Berkeadilan
Sistem masyarakat kapitalis menciptakan kehidupan yang tidak adil dan korup serta individualistik.  Sistem masyarakat seperti ini membuat rakyat semakin tersingkir dan terasingkan.  Masyarakat berkeadilan adalah tatanan masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai komunitas yang menghilangkan perbedaan gender, suku-bangsa dan agama.  Nilai-nilai komunitas mendudukan kembali martabat manusia sebagai mahluk sosial bukan kaki tangan dari mesin-mesin kapitalisme.

Kehidupan Berkelanjutan
Sistem produksi kapitalistik pada akhirnya tidak menjamin keberlanjutan kehidupan rakyat.  Pengerukan sumberdaya alam secara besar-besaran  telah menghancurkan sistem produksi  dan reproduksi sosial rakyat.  Kehidupan berkelanjutan terjadi bila sistem produksi berbasis pada kebutuhan rakyat bukan pada kerakusan beberapa gelintir orang.  Perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi hanya menguntungkan segelintir pemiliknya tetapi dikontrol dan dikendalikan oleh orang-orang yang bekerja pada perusahaan itu. Pasar tidak lagi mendikte apa harus diproduksi, akan tetapi rakyat kebanyakanlah yang merencanakan dan menentukan apa yang akan diproduksi.

Hak atas sumber-sumber kehidupan
Sistem kapitalistik memberikan hak-hak istimewa kekayaan alam pada gelintir pengusaha dan orang-orang berkuasa. Penguasaan kekayaan alam oleh negara dan perusahaan telah membawa bencana.  Untuk itu, negara harus menjamin sepenuhnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria (tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dan keadilan lingkungan hidup. 

WALHI Bergerak
WALHI menyerukan  kepada seluruh rakyat di kota-kota dan pelosok-pelosok nusantara agar segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
Tetapkan sikap anti dan Sebarkan kata-kata perlawanan terhadap globalisasi.  Perubahan politik hanya terjadi jika perubahan sikap pada orang-orang awam.  Berbicaralah tentang globalisasi kepada kawan dan kerabat Anda. Anda tak perlu memberikan jawaban, melainkan sampaikan pertanyaan tentang globalisasi dan lingkungan hidup.
Lakukanlah kampanye menentang segala bentuk penindasan. Dukung dan lakukanlah kampanye dan program-program organisasi yang menentang globalisasi yang berdampak buruk pada kehidupan rakyat.  Jantung persoalan lingkungan hidup adalah penindasan pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya warga negara.
Ubahlah gaya hidup Anda.  Lakukan cara-cara hidup yang bersahabat dengan orang-orang tertindas dan lingkungan hidup seperti bersepeda, hemat energi, menggunakan barang daur ulang, dan lain-lain.
Gunakan kekuatan Anda sebagai konsumen. Pilihlah produk-produk yang bertanggung jawab pada lingkungan hidup.  Pakailah produk organik, beli barang-barang yang diperdagangkan secara adil.  Hindari produk-produk multinasional. Dukung produk-produk lokal. Belilah produk petani setempat.
Gunakan kekuatan Anda sebagai buruh.  Jangan bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ditengarai menghancurkan lingkungan hidup dan tidak menghormati hak-hak buruh. Dorong perusahaan tempat Anda bekerja untuk lebih peduli pada lingkungan hidup dan hak-hak rakyat.
Lakukan lobi kepada anggota parlemen di wilayah Anda.  Sampaikan gagasan anti-globalisasi dan penyelamatan lingkungan hidup kepada wakil-wakil Anda di parlemen di wilayah Anda.  Selain bertatap muka, Anda bisa menggunakan surat dan berbagai media untuk menekan anggota parlemen tidak dijebak  untuk mendukung agenda-agenda globalisasi.
Lakukan investasi dengan etika.  Investasikan uang Anda pada lembaga-lembaga keuangan yang menghormati lingkungan hidup dan hak-hak rakyat. Kembalikan posisi uang menjadi alat tukar yang adil dan fasilitator pertukaran sumberdaya rakyat.
Periksalah perilaku lembaga-lembaga keuangan tempat Anda menyimpan uang. Hindari lembaga-lembaga keuangan yang jelas-jelas mendukung perusahaan yang mencemari lingkungan hidup dan menghancurkan sumberdaya alam.
Bergabunglah dengan organisasi-organisasi  perlawanan rakyat dan anti globalisasi.  Tentu amat sulit bertindak sendiri sesuai dengan kemauan pribadi. Bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang membela hak-hak Anda dan isu-isu anti globalisasi.  Kembangkan isu-isu sesuai dengan latar belakang Anda. Jika Anda guru, gunakan kekuatan Anda untuk mendidik isu-isu penting ini.  Jika Anda perempuan, kaitkan isu globalisasi dengan penderitaan kaum perempuan akibat globalisasi.

Memperluas Gerakan Lingkungan Hidup
Organisasi WALHI memperluas gerakan lingkungan hidup melalui  tindakan-tindakan kongkrit sebagai berikut :
WALHI akan mengorganisir diri sampai pada tingkat kota dan kampung dengan cara melakukan banyak pertemuan warga dan pertemuan rakyat secara rutin.  Pertemuan-pertemuan ini bersifat praktis untuk menfasilitasi para aktivis yang ingin mengorganisir dan meradikalisasi gerakan lingkungan di wilayahnya, tempat kerja dan kampus-kampus serta sekolah-sekolah.
WALHI akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan publik di kota dan kampung untuk mendidik publik agar peduli pada masalah globalisasi dan lingkungan hidup yang bersifat struktural.
WALHI akan menyelenggarakan sanggar kerja bagi berbagai kalangan untuk memperkenalkan relasi antara dampak globalisasi dan gerakan lingkungan hidup.
WALHI akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dan pusat-pusat keramaian untuk mengajak orang bergabung dengan gerakan lingkungan hidup dan bersedia mendukung sesuai kemampuannya.
WALHI akan memperkuat forum-forum rakyat peduli lingkungan di daerah-daerah dan di kota-kota untuk membangun kekuatan rakyat dan membentuk jaringan dengan gerakan lain agar mereka gerakan lingkungan hidup  semakin disegani.
WALHI akan menjadi poros perlawanan gerakan anti-globalisasi dan gerakan melawan segala bentuk penindasan pada rakyat dan lingkungan hidup dengan mendirikan kelompok perlawanan di mana-mana dan beraliansi dengan gerakan buruh, petani, nelayan, perempuan dan mahasiswa.
WALHI akan melakukan aksi-aksi konfrontatif tanpa kekerasan kepada semua pihak yang jelas-jelas terbukti merusak lingkungan hidup dan melakukan kekerasan kepada rakyat tertindas.
WALHI akan menggalang dana-dana publik dengan memobilisasi seluruh sumberdaya melalui kekuatan tenaga sukarelawan dan kaum progresif lainnya.

sumber : http://www.walhi.or.id/id/component/content/article/44-tentang-walhi/109-manifesto-gerakan-walhi