Cikal bakal WALHI Kalimantan Tengah dimulai ketika WALHI masih berbentuk Presidium Kalimantan. Saat itu, WALHI di Kalimantan masih tergabung menjadi satu, lembaga yang ada di Kalimantan Tengah adalah Mitra Insani, Comodo Mapala FE. Unpar, MAPA’S, Lestari, dan PKBI.  Sesudah ada perubahan struktural WALHI menjadi Forda (Forum Daerah), maka muncullah WALHI Kalimantan Tengah.  Saat itu, Forda WALHI Kalimantan Tengah digawangi oleh Franz. S. Ampong.  Seiring dengan perguliran roda organisasi, dan WALHI Kalimantan menjadi Eksekutif Daerah yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif, maka berturut-turut Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah adalah Welly Yessi, Khuznul Zaini, Nordin [1999-2006], dan Satriadi [Direktur Eksekutif periode 2006-2009].

Jatuh bangun, pasang surut, dan carut-marut WALHI Kalimantan Tengah pernah terjadi beberapa kali, WALHI Kalimantan Tengah mengalami kemerosotan ketika adanya sebuah konspirasi untuk “menggulingkan” Welly Yessi, dimana terjadi ketidaksinergisan kerja antara berbagai komponen WALHI di tingkat daerah dan nasional. Ketika itu, fasilitasi kepada WALHI Kalimantan Tengah dipindahkan secara sepihak oleh Eksekutif Nasional kepada sebuah lembaga yang belum menjadi anggota WALHI, bahkan lembaga tersebut baru dibentuk karena adanya kepentingan tertentu.  Ini terjadi pada bulan April 1998, dimana ketika itu WALHI menangani advokasi Proyek Lahan Gambut 1 juta Ha [PLG].
Dari keadaan yang demikian, 6 lembaga anggota WALHI Kalimantan Tengah saat itu melakukan PDLH-LB ( Agustus 1998) dan 3 anggota menuntut pembubaran, 2 tidak hadir dan 1 anggota (COMODO Mapala FE. Unpar) mempertahankan keberadaan WALHI Kalimantan Tengah. Dari 2 anggota yang tidak hadir 1 anggota (YBSD) tetap mendukung keberadaan WALHI Kalimantan Tengah.   Kemudian berdasarkan kontak-kontak yang dilakukan dengan Badan Eksekutif (saat itu), maka difasilitasi untuk membentuk kembali WALHI Kalimantan Tengah dan melakukan penerimaan anggota baru.  PDLH-LB ke-2 di tahun yang sama (1998) dilakukan kembali dan dihadiri oleh BE (deputi dan keanggotaan, DN (ketua DN saat itu). Dari PDLH-LB ke-2 tahun 1998 ini, terpilih Sdr. Khuznul Zaini sebagai Direktur Eksekutif.  Saat itu, anggota WALHI Kalimantan Tengah menjadi 8 lembaga [Yayasan Betang Borneo, Yayasan Bina Sumber Daya, Yayasan Tahanjungan Tarung, Yayasan Penyelamat Satwa-Kalimantan Tengah, Tambun Bungai, COMODO Mapala FE Unpar, DOZER Mapala Tehnik Unpar, dan KPA Green Rescue].
Musibah terjadi lagi di WALHI Kalimantan Tengah, dimana Direktur Eksekutifnya (Khusnul Zaini) meninggalkan Kalimantan Tengah pada awal Juli 1999, karena kontrak kerjanya dengan ODA telah selesai. Untuk sementara, WALHI Kalimantan Tengah dijalankan oleh Deputi Eksekutif (bukan Deputi Direktur), ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan sampai bulan Nopember 1999, dimana diadakan “kecelakaan” sejarah WALHI Kalimantan Tengah yang ke-3, PDLH-LB 1999 dengan maksud, memilih Dewan Daerah, Eksekutif Daerah dan MAD serta menetapkan Anggaran Rumah Tangga WALHI Kalimantan Tengah.
Masa periode 1999-2002 keanggotaan WALHI Kalimantan Tengah mengalami pasang surut, dimana anggota jaringan WALHI yang masih ada adalah Yayasan Betang Borneo, COMODO Mapala FE Unpar, Yayasan Bina Sumber Daya, dan DOZER Mapala Teknik Unpar. Sementara empat anggota lainnya mengundurkan diri.
Pada PDLH WALHI Kalteng 2002, ada empat lembaga yang bergabung dan disahkan pada forum PDLH tersebut. Keempat lembaga tersebut adalah Yayasan Petak Danum [YPD], LAMAN, Yayasan Dayak Panarung [sekarang Lembaga Dayak Panarung-LDP], dan Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan [Pokker SHK]. Dengan demikian, hingga kini anggota jaringan WALHI Kalteng berjumlah delapan anggota.
PDLH WALHI Kalteng 2002 berhasil memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif dan Dewan Daerah sebagai berikut:
Direktur Eksekutif:
Nordin

Dewan Daerah:
Muliadi [Ketua]
Edy Subahany [Ketua Harian]
Oselina [Anggota]
Satriadi [Anggota]
Anse Srineni [Anggota]
Dalam perjalanan berikutnya, satu orang anggota Dewan Daerah [Anse Srineni] mengundurkan diri, dan karena masa kepengurusan yang tidak lama lagi atas kesepakatan bersama semua Dewan Daerah saat itu, tidak dilakukan Penggantian antarwaktu, hingga PDLH tahun 2006.
Pada PDLH WALHI Kalteng 2006, yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Januari 2006 di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas [untuk pertama kalinya PDLH WALHI Kalteng dilaksanakan di luar Palangkaraya] dan berhasil menetapkan Direktur Eksekutif dan Dewan Daerah WALHI Kalteng Periode 2006-2009.

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
KALIMANTAN TENGAH
-------------------------------------------------------------------------------
Alamat :
Jl. Virgo IV No.135 Komplek Amaco Palangkaraya
73112 Kalimantan Tengah – Indonesia
Telp: +62[536]-3229202 / Fax: +62[536]-3238382 e-mail : kalteng@walhi.or.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – Kalimantan Tengah adalah salah satu forum atau jaringan NGO (Non-Government Organization) atau Organisasi non pemerintah (Ornop) dan Kelompok Pecinta Alam yang peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. WALHI-Kalimantan Tengah berdiri sejak dekade 90-an, ketika itu WALHI masih dengan model presediaum kalimantan pada tahun 1986 yang berkembang menjadi FORDA pada tahun 1989. Pda tahun 1994 paca PNLH Walhi  di Bogor, maka masing-masing Forda Daerah mempersiapkan pembentukan Walhi disetiap daerah menjadi ekskutif Daerah termasuk Kalimantan Tengah. Pada tahun 1996 kemudian terpilih sebagai ED Walhi Kalteng yaitu Welly Yessy. Seiring perjalananya hingga tahun 2009 ED Walhi Kalteng dijabat oleh 5 orang Direktur ekskutif  yaitu Welli Yessi (1996-1998), Khusnul Zaini (1998-1999), Nordin (1999-2005) dan Satriadi ( 2005-2009), dan terakhir dijabat oleh Arie Rompas (2009-2013).
Saat ini jumlah anggota WALHI Kalimantan Tengah ada sebanyak 7 (tujuh) Lembaga Ornop yang ada di Kalimantan Tengah.  Fokus area yang menjadi basis advokasi dari Walhi Kalimantan Tengah dan anggota-anggotanya mencakup 10 kabupaten / kota, yaitu :
Kabupaten Murung Raya, Barto Utara Kapuas, Barito Selatan, Pulang Pisau, Katingan, Kotim, Kobar, Seruyan dan Kota Palangkaraya.
Visi Misi Dan Program Strategis
Visi
Terwujudnya kedaulatan rakyat  dalam pengelolaan sumberdaya alam  yang adil dan lestari dengan menghargai prinsip keselamatan rakyat dan hak asasi manusia.

Misi
  1. Memperkuat advokasi lingkungan dalam mendorong kebijakan yang  menghargai prisnsip keselamatan rakyat dan hak asasi manusia.
  2. Meningkatkan kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat atas pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  3. Membangun jaringan dan lingkar belajar di antara masayarakat sipil sebagai kontrol terhadap kebijakan  yang tidak berpihak pada lingkungan yang berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat.